[ Opini ]
 |
| Sumber : Liputan6.com |
Tahun Baru 2025 sebentar lagi dan arus mudik kembali menjadi perhatian utama masyarakat. Pemerintah telah melakukan berbagai persiapan, mulai dari program mudik gratis, diskon tarif tol, hingga pemantauan arus lalu lintas. Upaya ini patut diapresiasi karena menunjukkan keseriusan pemerintah dalam memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat. Salah satu langkah yang patut diapresiasi adalah program mudik gratis yang disediakan Kementerian Perhubungan (Kemenhub). Dilansir melalui situs resmi Kemenhub Dephub.go.id, program ini mencakup total 3.522 peserta dengan tujuan ke 11 kota besar seperti Malang, Surabaya, dan Yogyakarta.
Menurut saya, langkah ini sangat membantu masyarakat, terutama mereka yang memiliki keterbatasan ekonomi. Selain itu, diskon tarif tol sebesar 10%, sebagaimana diinformasikan yang telah disampaikan oleh Badan Pengatur Jalan Tol (BPJT) dalam situsnya yang memberikan insentif baik bagi pengguna jalan tol. Saya rasa, kebijakan ini menjadi langkah konkret pemerintah dalam meringankan beban masyarakat di tengah situasi ekonomi yang penuh tantangan. Kebijakan ini menjadi bukti kepedulian pemerintah terhadap rakyat Indonesia.
Namun, saya melihat masih ada beberapa tantangan yang perlu diatasi. Salah satunya adalah risiko kemacetan yang terus menghantui jalur utama mudik. Dilansir melalui tribratanews.maluku.polri.go.id, di mana pemantauan udara jalur mudik pada 28 Desember 2024 menunjukkan masih adanya titik-titik kemacetan signifikan, seperti di Tol Jakarta–Cikampek yang tidak terurai meskipun sudah ada petugas yang dikerahkan. Bahkan Kepolisian Republik Indonesia (Polri) telah melakukan pemantauan jalur mudik melalui udara dengan menggunakan helikopter untuk memantau kondisi lalu lintas di sejumlah titik rawan macet, termasuk di ruas jalan tol. Saya rasa pemantauan dan manajemen lalu lintas pada jalur utama dan alternatif perlu koordinasi yang lebih baik agar kendaraan tidak terjebak dalam kemacetan yang berkepanjangan. Manajemen lalu lintas yang mereka lakukan kurang efektif karena kurangnya koordinasi antara instansi terkait dan minimnya informasi real-time kepada pengendara.
Selain itu, kuota program mudik gratis yang terbatas hanya mencakup sebagian kecil kebutuhan masyarakat yang ingin pulang kampung. Terbukti, pada tahun sebelumnya, program mudik gratis hanya mampu menampung sekitar 3.522 peserta, sementara jumlah pemudik diperkirakan mencapai lebih dari 20 juta orang. Sebagai solusinya, saya rasa pemerintah dapat memperluas kuota mudik gratis untuk menjangkau lebih banyak masyarakat, khususnya mereka yang berada di kelas ekonomi menengah ke bawah.
Untuk penanganan dan pengelolaan lalu lintas pada titik rawan macet, perlu menjadi prioritas dari pemerintah. Kemudian, penyediaan transportasi massal yang lebih memadai, seperti bus dan kereta api, dapat menjadi solusi jangka panjang untuk mengurangi kemacetan. Terakhir, saya percaya edukasi kepada masyarakat mengenai pentingnya merencanakan perjalanan dengan baik juga penting agar terhindar dari kemacetan arus mudik.
Jika dibandingkan dengan arus mudik tahun sebelumnya, langkah-langkah yang diambil pemerintah tahun ini menunjukkan kemajuan yang cukup signifikan. Program mudik gratis dan diskon tarif tol adalah langkah konkret yang meringankan beban masyarakat. Meskipun ada perbaikan, beberapa solusi yang diimplementasikan masih belum sepenuhnya berhasil mengatasi masalah kemacetan yang parah di jalur utama.
Selain itu, keterbatasan koordinasi antarinstansi dalam mengatur arus lalu lintas di persimpangan jalur utama dan alternatif tetap menjadi hambatan besar. Program mudik gratis yang terbatas dan manajemen lalu lintas yang kurang terstruktur di titik-titik rawan macet menunjukkan bahwa masih ada ruang untuk peningkatan, baik dalam hal kuota program maupun dalam pengelolaan lalu lintas secara lebih terintegrasi.
Meskipun pemerintah telah melakukan berbagai upaya perbaikan, bukti konkret yang menunjukkan perubahan signifikan dari arus mudik 2024 ke 2025 masih perlu dilihat. Meskipun ada kebijakan mudik gratis dan pemantauan lalu lintas yang lebih baik, kemacetan di jalur utama tetap menjadi masalah besar, dan koordinasi antarinstansi yang kurang efektif tetap menjadi keluhan utama. Pada 2025, pemerintah telah menambah program dan kebijakan yang lebih memadai, namun masalah kemacetan dan keterbatasan kuota mudik gratis masih menjadi tantangan utama.
Karya : Sight
Editor : Novel
