 |
| Sumber: Falihmedia.com |
Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tahun anggaran 2025 ini berimbas pada program beasiswa dan bantuan pendidikan tinggi. Sejumlah beasiswa seperti Kartu Indonesia Pintar Kuliah (KIP-K), Beasiswa Pendidikan Indonesia (BPI), serta Beasiswa Afirmasi Pendidikan Tinggi (Adik) berpotensi mengalami pengurangan anggaran.
Dikutip dari liputan6.com dalam Rapat Kerja bersama Komisi X Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI), Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Mendiktisaintek), Satryo Soemantri Brodjonegoro memaparkan rincian efisiensi anggaran yang dilakukan pemerintah terhadap program beasiswa. Beberapa program yang terkena pemangkasan di antaranya:
1. Beasiswa KIP-Kuliah: Dari pagu awal Rp14,698 triliun, dipotong Rp1,31 triliun (9%).
2. Beasiswa Pendidikan Indonesia (BPI): Dari Rp194 miliar, dikurangi 10%.
3. Beasiswa Afirmasi Pendidikan Tinggi (Adik): Dari Rp213 miliar, dikurangi 10%.
4. Beasiswa Kerja Sama Negara Berkembang (KNB): Dari Rp85 miliar, dipotong 25%.
5. Beasiswa dosen dan tenaga kependidikan: Dari Rp236 miliar, dipotong 25%.
Pemangkasan anggaran ini beresiko membuat perguruan tinggi mencari pendanaan tambahan melalui kenaikan Uang Kuliah Tunggal (UKT). Hal ini tentunya akan menjadi beban untuk mahasiswa terutama bagi yang berasal dari keluarga menengah kebawah. Kekhawatiran ini muncul karena adanya potensi pengurangan anggaran pada beberapa program beasiswa. Namun kabar terbaru yang dikutip dari cnnindonesia.com, Menteri Keuangan (Menkeu), Sri Mulyani menjamin program KIP-K terbebas dari dampak efisiensi anggaran Rp.306,69 triliun.
Beliau merinci jumlah penerima beasiswa Kartu Indonesia Pintar saat ini mencapai 1.040.192 mahasiswa. Beliau juga menegaskan program beasiswa dari pemerintah ini lolos dari efisiensi. "Jumlah anggaran untuk beasiswa KIP-K, untuk 1.040.192 mahasiswa tersebut adalah sebesar Rp.14,69 triliun anggaran tersebut tidak terkena pemotongan," tegasnya dalam Konferensi Pers di Kompleks Parlemen DPR RI, Jakarta Pusat, Jumat (14/2).
Ini merupakan bentuk komitmen pemerintah dalam mendukung akses pendidikan tinggi bagi mahasiswa kurang mampu di Indonesia. Dengan memastikan bahwa program KIP-K tidak terdampak oleh efisiensi anggaran, pemerintah menunjukkan bahwa sektor pendidikan tetap menjadi prioritas utama dalam pembangunan sumber daya manusia.
Pemerintah diharapkan terus melakukan evaluasi dan peningkatan program ini agar dapat menjangkau lebih banyak mahasiswa yang membutuhkan, serta memastikan distribusi dana berjalan dengan transparan dan tepat sasaran. Dengan demikian, keberlanjutan KIP-K di tengah efisiensi anggaran menjadi bukti nyata bahwa investasi dalam pendidikan tetap menjadi prioritas demi masa depan generasi muda Indonesia yang lebih baik.
Karya: Content
Editor: Indepth
