[ Opini ]
 |
| Sumber: tirto.id |
Kasus-kasus korupsi besar yang terus terungkap di Indonesia, seperti korupsi di Perusahaan Pertambangan Minyak dan Gas Bumi Negara (Pertamina), PT. Emas Antam, serta penyalahgunaan dana zakat yang melibatkan Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (LPEI), semakin memperburuk citra pengelolaan keuangan negara dan lembaga sosial. Di sisi lain, masalah ini juga memicu polarisasi dalam masyarakat yang terpecah menjadi dua kubu yakni pro dan kontra terhadap pemerintah yang sedang berusaha membersihkan negara dari korupsi. Ketika satu pihak mengklaim bahwa pemerintahan saat ini berhasil mengungkap dan menuntaskan banyak kasus besar, pihak lain justru mempertanyakan transparansi dan objektivitas dalam penanganan kasus-kasus tersebut.
Menurut saya meskipun pengungkapan kasus-kasus besar ini penting, namun yang lebih penting adalah bagaimana proses penanganannya dilakukan dengan transparansi dan akuntabilitas. Jika upaya pemberantasan hanya dilakukan dengan cara-cara yang terkesan selektif atau bahkan dipolitisasi, maka niat baik ini bisa kehilangan arah dan malah memperburuk citra pemerintah seperti dalam kasus yang melibatkan Pertamina dan PT. Emas Antam. Kerugian negara yang ditimbulkan mencapai angka fantastis. Dilansir dari kompas.com, PT. Emas Antam diduga memalsukan 109 ton emas dengan nilai mencapai Rp 185 triliun, sementara kerugian negara akibat kasus di Pertamina diperkirakan mencapai Rp 1 kuadriliun.
Permasalahan terbaru yang dikutip dari Republika.com terkait penyalahgunaan dana zakat oleh LPEI, mengungkapkan bahwa oknum-oknum tertentu tidak ragu untuk mengeksploitasi instrumen sosial yang seharusnya membantu mereka yang membutuhkan. Praktik ini, yang melibatkan penggunaan istilah uang zakat untuk meminta fee dari debitur, jelas merusak esensi zakat yang harusnya digunakan untuk kesejahteraan umat. Indonesia Zakat Watch (IZW) dalam laporannya menegaskan bahwa hal ini merupakan bentuk manipulasi yang sangat berbahaya bagi masyarakat.
Bagi saya, kasus-kasus ini menunjukkan betapa besar peran korupsi dalam merusak ekonomi negara, sehingga perlu ada langkah-langkah preventif yang lebih kuat, baik dalam hal pengawasan internal maupun pemberian sanksi yang tegas. Tanpa adanya pencegahan yang efektif, kasus serupa bisa saja terulang, dan ini tentu sangat merugikan negara dalam jangka panjang. Saya harap semakin terkuaknya kasus-kasus besar ini membuka mata kita bahwa Indonesia harus melakukan pembenahaan lebih serta pengawasan ketat terhadap lembaga-lembaga ini penting agar dana benar-benar sampai ke yang berhak serta bisa menindak tegas para pelaku serta memperkuat pengawasan agar tidak terus berulang.
Karya: Sight
Editor: Indepth
