JELANG PILKADA, ALIANSI MAHASISWA LAMPUNG GELAR AKSI TOLAK POLITIK UANG

 [ Berita ]

Rombongan mahasiswa yang turut aksi

Raden Intan — Aliansi Mahasiswa Lampung menggelar aksi demokrasi tolak politik uang menjelang Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) tahun 2024. (Kamis, 14/11/24)

Seruan aksi ini dilaksanakan di Gedung Dewan Perwakilan Daerah (DPRD) Provinsi Lampung siang ini dan dihadiri oleh kurang lebih 300 pendemo aksi. 

Gerakan demokrasi ini menuntut 7 tuntutan Aksi Damai dan Mimbar Bebas Gerakan Demokrasi Lampung (Menolak Politik Uang). 

1. Mendesak seluruh ketua partai dan jajaran instansi dalam Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakumdu), Ketua Badan Pengawasan Pemilihan Umum (Bawaslu) Lampung, Kepolisian Daerah (Kapolda) Lampung, Penanggung Jawab (Pj) Gubernur Lampung, untuk menandatangani fakta integritas dan menolak adanya politik uang dalam Pilkada tahun 2024 dan seterusnya 

2. Meminta kepada Gakumdu lebih profesional dalam menindak tangani Pilkada, baik tingkat kabupaten atau provinsi

3. Menuntut seluruh Bawaslu Lampung untuk berani bersikap terhadap pelanggaran penyelenggaraan Pilkada baik dari Paslon, tim sukses masyarakat dan penyelenggara itu sendiri 

4. Menuntut aparat penegak hukum untuk dapat bertindak secara tegas terhadap siapapun yang memberi dan menerima politik uang

5. Menuntut Bawaslu menyelesaikan laporan atau aduan masyarakat dengan cepat, secara profesional dan berintegritas

6. Menuntut Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) untuk segera meregulasi dengan spesifik dalam penanganan Undang-undang (UU) mengenai politik uang 

7. Menuntut Komisi Pemilihan Umum (KPU)  untuk bersikap netral terhadap penyelenggaraan Pilkada di Provinsi Lampung. 

Bani Syafi'i selaku Jendral Lapangan menyatakan harapan besar terhadap seruan aksi ini. 

“Tuntutan ini harus segera diselesaikan kurang dari 3x24 jam, jika dalam kurun waktu yang ditentukan, DPRD belum menandatangani tuntutan tersebut, maka kami akan lakukan aksi kembali,” ujarnya. 

Bani mengatakan, tuntutan demokrasi kali ini bersih dan bermartabat. 

Masa aksi lainnya berisinial Ina menanggapi, politik uang harus dimusnahkan demi Pilkada yang bersih. 

“Politik uang memang harus dimusnahkan, agar Pilkada maupun pemilihan lainnya dapat bersih dan jujur. Rakyat memilih karena visi misi calon, bukan sekadar uang yang diberi,” ungkapnya.

Rep: Yuni & Cinami

Editor: Coboth