[ Opini ]
 |
Sumber: Pinterest
|
Dunia perkuliahan sudah tidak asing apabila para calon mahasiswa mencari informasi terkait beasiswa. Sebab dengan beasiswa, dapat meringankan beban bagi calon mahasiswa yang ingin berkuliah. Salah satu beasiswa kuliah yang paling diminati mahasiswa yakni beasiswa Kartu Indonesia Pintar-Kuliah (KIP-K), yang mana beasiswa ini diperuntukkan bagi masyarakat kurang mampu dan prestasi.
KIP-K merupakan program bantuan pendidikan yang diluncurkan oleh pemerintah Indonesia untuk membantu mahasiswa yang berasal dari keluarga kurang mampu. Dengan KIP-K, mahasiswa mendapatkan bantuan berupa biaya kuliah dan biaya hidup selama menempuh pendidikan di perguruan tinggi tersebut. Program ini bertujuan untuk meningkatkan akses dan kesempatan pendidikan tinggi bagi semua lapisan masyarakat, sehingga dapat mendukung peningkatan kualitas sumber daya manusia di Indonesia.
Namun, mahasiswa tahun ajaran baru yang telah mendaftarkan diri menjadi calon penerima KIP-K mengalami kendala. Terdapat kurang lebih 800 ribu data calon mahasiswa penerima KIP-K hilang yang diakibatkan oleh serangan dari siber ransomware terhadap Pusat Data Nasional (PDN). Hal ini menimbulkan kepanikan dari beberapa pihak terutama para pendaftar.
Dikutip melalui laman daulat.com Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek) mengumumkan terdapat sekitar 47 domain layanan atau aplikasi di bidang pendidikan dan kebudayaan yang terdampak gangguan PDN karena diserang ransomware. Salah satu layanan yang terdampak adalah laman KIP-K. Gangguan ini terjadi saat pendaftaran melalui jalur mandiri perguruan tinggi yang telah dibuka sejak Jumat (7/6).
Hilangnya data-data KIP-K tahun ajaran ini dapat menggangu proses penerimaan dan distribusi bantuan pendidikan. Hal ini berdampak langsung bagi seluruh mahasiswa yang membutuhkan biaya dalam melanjutkan pendidikan. Sedangkan dalam pantauannya pada Minggu (30/6) menunjukkan bahwa laman KIP-K yang diakses melalui laman kip-kuliah.kemdikbud.go.id sampai saat ini masih belum dapat diakses.
Dikutip melalui laman emedia.dpr.go.id Dede Yusuf selaku Wakil Ketua Komisi X Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) menyinggung wacana pemerintah yang ingin menjadikan Indonesia menjadi hub-regional big data di Asia dan Pasifik. Namun dari insiden hilangnya data negara, ia menilai Indonesia belum siap dengan big data.
Selain itu, beliau mengatakan bahwa peristiwa pembobolan data harus dijadikan pelajaran oleh pemerintah dan seharusnya melakukan backup data karena keamanan data sangat penting menuju digitalisasi. Sedangkan Kemendikbudristek sendiri tidak melakukan backup data. Padahal, data-data tersebut melibatkan jutaan data mahasiswa Indonesia.
Menanggapi hal tersebut, Adib Wijaya salah satu mahasiswa Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung (UIN RIL) penerima KIP-K mengatakan bahwa kasus data KIP yang bisa hilang ini sangat fatal. Karena hal ini kita dapat menilai tingkat keamanan data pribadi kita pada pemerintah sangat mudah untuk diretas. Maka seharusnya pemerintah lebih memperhatikan data masyarakat yang tersimpan di sistem tersebut, agar tidak menimbulkan kekacauan pada masyarakat.
Tidak hanya itu, Adisti Zakia Putri salah satu mahasiswa Universitas Diponegoro (Undip) yang merupakan penerima KIP-K berasal dari Lampung Selatan turut kecewa akan kehilangan data-data yang terdapat di PDN termasuk juga data calon penerima KIP-K tahun 2024. Ia merasa sangat disayangkan apabila tidak ada backup data yang mengakibatkan data-data pendaftar hilang begitu saja.
Atas hilangnya data tersebut, Kemendikbud meminta kepada mahasiswa baru yang sudah daftar KIP-K 2024 wajib unggah ulang dokumen pendaftaran. Pengunggah ulang dokumen tersebut sudah bisa dilakukan mulai dari tanggal 29 Juli 2024. Suharti selaku Sekretaris Jendral (Sekjen) Kemendikbudristek mengatakan pihaknya sudah berusaha mengembalikan link KIP kembali normal.
Insiden ini menunjukkan bahwa sistem keamanan data di Indonesia masih lemah dan perlu diperkuat untuk melindungi informasi-informasi yang sensitif. Akibatnya dapat mengurangi kepercayaan publik terhadap kemampuan pemerintah dalam mengelola dan melindungi data pribadi masyarakat Indonesia serta menimbulkan ketidakpercayaan masyarakat terhadap program-program pemerintah lainnya.
Kecerobohan yang dilakukan oleh para oknum tersebut merugikan rakyat Indonesia dan seolah rakyat sangat tidak penting di mata pemerintah. Padahal seharusnya mereka yang melayani rakyat dengan baik dan mementingkan seluruh rakyat diatas segalanya. Namun kenyataannya berbeda, semua yang mereka lakukan selama ini hanya mengecewakan rakyat Indonesia.
Setelah ini pemerintah dapat lebih belajar dari kesalahan, bertindak tegas dan mengusut tuntas untuk menemukan pelaku serta motif di balik serangan tersebut. Maka dari itu, pemerintah harus merespon cepat dan tepat akan kasus ini serta bekerja sama dengan pihak berwenang ataupun pakar keamanan siber untuk meminimalkan dampak dan mencegah kejadian yang serupa di masa yang akan datang.
Karya: Dina Amala
Editor: Cerpen
