Opini
 |
| Sumber: Kompas.com |
Baru-baru ini Indonesia dikejutkan dengan berita mengenai Pusat Data Nasional (PDN) yang diretas. Kejadian tersebut menjadi sorotan publik yang mempertanyakan perihal kinerja Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemkominfo) terhadap perlindungan data nasional. Peretasan ini dilakukan oleh siber ransomware dengan meminta tebusan sebesar 8 juta USD atau setara dengan 131 Miliar Rupiah.
Serangan tersebut dimulai pada Kamis (20/6) oleh sekelompok Ransomware Lockbit, sehingga menimbulkan kekhawatiran mengenai kesiapan Indonesia terhadap ancaman dunia maya dan kesiapan dalam perlindungan data. Serangan siber ini telah mengganggu layanan publik, termasuk pemrosesan imigrasi di bandara utama serta operasi instansi pemerintahan yang mengakibatkan antrean panjang karena para petugas yang menggunakan cara manual.
Sebelumnya, kasus serangan ransomware ini semakin menarik perhatian ketika Sri Mulyani Indrawati selaku Menteri Keuangan yang mengungkapkan besaran anggaran belanja untuk PDN yang terkena serangan ransomware. Adapun, PDN ini menghabiskan anggaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) sebesar Rp 700 miliar.
Dengan adanya peretasan ini semakin membuktikan bahwa negara hanya mampu menghambur-hamburkan anggaran terhadap hal-hal yang tidak berguna dan mereka tidak mampu bertanggungjawab atas pekerjaannya sendiri. Sebab anggaran sebesar itu dirasa cukup jika dialokasikan ke hal-hal yang lebih berguna. Tidak seharusnya kasus seperti ini terjadi, membuat lebih dari 50 juta data warga Indonesia beresiko terekspos.
Insiden ini memicu pertanyaan tentang seberapa serius Kominfo dalam melindungi informasi penting negara dan seberapa efektif langkah-langkah keamanan yang telah diterapkan, serta apakah Kominfo sudah benar diisi oleh orang yang tepat?
Dalam kasus ini, situasinya sangat mengkhawatirkan. Dengan adanya kasus ini serta melihat tanggapan dari pihak yang bertanggung jawab yang kurang memuaskan menjadi pertanda, bahwa tingkat keamanan cyber di negara kita masih sangat rendah dan terlalu disepelekan.
Kredibilitas Kominfo saat ini cukup buruk, terlebih lagi masyarakat terkena dampaknya. Dalam hal kepercayaan, jika jajaran yang ada saat ini tidak digantikan, tidak ada alasan untuk mempercayai mereka. Namun, jika di masa depan semua jajaran yang ada digantikan dengan yang baru, tidak ada salahnya untuk memberikan kepercayaan. Namun, kita juga perlu mempertanyakan apakah mereka memiliki komitmen yang jelas sehingga kita dapat memberikan kepercayaan kepada mereka.
Terlepas dari hal itu, serangan terhadap PDN merupakan pengingat yang keras akan pentingnya keamanan informasi dalam era digital saat ini. Kominfo sebagai garda terdepan dalam menjaga keamanan informasi negara, harus memastikan bahwa kebijakan keamanan yang diterapkan tidak hanya memadai tetapi juga dapat menghadapi tantangan-tantangan masa depan. Pemulihan kredibilitas Kominfo tidak hanya bergantung pada penanganan insiden ini secara tepat waktu dan efektif, tetapi juga pada komitmen jangka panjang untuk meningkatkan sistem keamanan informasi negara.
Karya: Amanda & Febby
Editor: Cerpen
